Sistem Informasi Kematian Data Kependudukan…

Berdasarkan Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945, salah satu aturan turunannya Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juga mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengelolaan data kependudukan yang menggambarkan kondisi daerah dengan menggunakan SIAK (Sistim Informasi Administrasi Kependudukan). Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan ole Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodat Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan. Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kart identitas atau surat keterangan kependudukan. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami ole seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Data kependudukan sebagaimana dimaksud diatas memegang peran penting dalam menentukan kebijakan perencanaan, dan evaluasi hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Olehkaren itu ketersediaan data kependudukan di serua tingkat administrasi pemerintah(kota, kecamatan, dan kelurahan) menjadi factor kunci keberhasilan program – program pembangunan.